Perbedaan Sistem Hukum Yang Semakin Konvergen

Telah jadi rahasia umum jika dua skema hukum yang banyak digunakan didunia, common law serta civil law, mempunyai kebiasaan yang berlainan. Akan tetapi, ketidaksamaan dengan cara konseptual serta historis dalam ke-2 skema hukum itu semakin hari semakin tidak rasanya. Bahkan juga, dalam praktek arbitrase internasional ke-2 skema jadi makin konvergen.

Demikian rangkuman yang mengemuka dalam diskusi “Arbitrating with Foreign Parties : a Civil Way to Find Common Ground” yang diadakan oleh International Chamber of Commerce Young Arbitrators Komunitas yang di dukung kantor hukum Makes & Partners serta Wong Partnership Singapura, di Jakarta, Jumat (11/3).

Menurut James Morrison, yang disebut konsultan hukum dari Morrison Law, Allen, Linklaters Sydney, praktek arbitrase memang lintas yurisdiksi. Dengan begitu, beberapa pihak serta kuasa hukumnya bebas memastikan hukum mana yang akan dipakai. Hal seperti ini tentunya membuat common law ataupun civil law jadi dua pilihan yang seimbang.

“Arbitrase internasional jadi komunitas yang begitu unik dalam merampungkan sengketa. Karena, beberapa pihak bebas pilih hukum acara mana yang mereka pakai, ” katanya.

Alvin Yeo, Mitra Wong Partnership, mengutamakan jika perbedaan-perbedaan dalam hukum acara pada common law serta civil law. Lalu, ada juga dikit ketidaksamaan langkah pandang pada satu pandangan ide hukum terutamanya dalam lingkup arbitrase internasional. Sesaat dari sisi intisari, makin berlangsung konvergensi diantara ke-2 skema itu.

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, menyampaikan jika ketersinggungan dua skema hukum juga berlangsung di Indonesia. Ia mencermati jika saat ini ide yang dipakai di Indonesia tak akan murni 100% civil law. Banyak praktek terunggul dari skema common law yang telah diaplikasikan di Indonesia.

Hikmahanto memberikan contoh, ide “trust” serta “asset securitization” adalah ide yang dibawa dari common law. Akan tetapi sebenarnya, saat ini ke-2 ide itu dikenal juga dalam skema hukum di Indonesia. Diluar itu, sesudah krisis financial tahun 1997, Indonesia juga di pengaruhi beberapa ide hukum lainnya yang begitu common law. Contohnya, hukum anti-monopoli, hukum kepailitan, serta hukum berkaitan hak cipta.

Salah satunya aspek yang membuat skema hukum sama-sama memengaruhi, menurut Hikmahanto merupakan proses modernisasi serta pembangunan yang tidak dapat dijauhi. Diluar itu, ia lihat saat ini trend yang berlangsung diantara pegiat serta akademisi hukum di Indonesia arah meneruskan studi bukan lagi ke negara civil law seperti Belanda, tapi semakin banyak yang pilih Inggris serta Amerika Serikat.

“Mungkin sebab aspek bhs juga, ya. Tapi menurut saya dampak yang hadir ini memang tidak dapat dijauhi. Karena, ini sisi dari konsekuensi proses modernisasi, ” katanya.

Bekas hakim agung, Mieke Komar mengaku jika di Indonesia seringkali hakim mesti mengecek serta mengadili kasus-kasus yang di dalamnya terdapat konsep-konsep common law. Mieke menilainya, ada sekian banyak putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan ide hukum yang tidak diaplikasikan di Indonesia. Menurut dia, hal tersebut pasti juga berlaku didalam komunitas arbitrase.

Mieke juga menyampaikan jika diantara dua skema hukum yang ada memang sangat mungkin berlangsung titik temu. Hingga, sekarang ini aplikasi kedua-duanya tidak dapat berbentuk kaku serta rigid. Karena, bagaimanapun hubungan diantara kedua-duanya membuat skema hukum yang ada selalu bergesekan.

Walau demikian, Mieke memperingatkan jika prinsip utama serta karakter skema hukum yang ada tidak dapat dipaksakan untuk membaur. Ia menjelaskan jika ketidaksamaan masih dibutuhkan untuk menjaga kekhasan semasing skema hukum. Hingga, menurut dia dalam beberapa hal fundamental mungkin saja tidak ada titik temu antaracommon law serta civil law.

“Memang saat ini ada sekian banyak negara civil law yang mengambil ide common law. Tapi, menurut saya pada beberapa hal sebagai ide basic tidak dapat kita dipaksakan untuk mengikut ide skema hukum yang memang berlainan, ” tandas Mieke.

Ia memberikan contoh, salah satunya ide common law yang sampai saat ini belumlah dapat diaplikasikan di Indonesia. Contohnya, ide anti-suit injunction, dimana dalam proses arbitrase beberapa pihak dilarang untuk membawa perkaranya ke yurisdiksi lainnya. Mieke menyatakan, ide itu adalah basic dalam skema common law serta tidak dapat di terima oleh skema civil law.

“Ini ide begitu common law, fundamental sekali. Jika kita aplikasikan, ya apa bedanya dong pada civil law dengan common law?, ” tutur Mieke retoris.